Ngomongin Apa Aja….

The title of this blog is NGOMONGIN APA AJA. I’m interested in the layout of this blog, because it’s really fresh and clean—and your eyes won’t get tired reading the postings. The title really reflects this blog, because Nanang writes about everything—about journalism, tourism, life, humor, movies, even short stories.

The most interesting post is the one where he relates mathematical theorem with journalism. A very intersting look into journalism from a different perspectives. On the other part of the blog, he also write about this movie called Shattered Glass, a movie about journalism—which sounds interesting, and probably we should watch it together

Menurutnya pemberi sumbangan kerusakan paling besar terhadap masyarakat dan negara ini adalah penegak hukum dan wartawan…

Saya terus terang kagum dengan sikapnya yang terbuka. Sedikit banyak saya setuju dengan pendapatnya walaupun tak setuju seratus persen. Saya tak setuju caranya mengeneralisasikan seolah-olah semua penegak hukum dan wartawan masuk dalam kategori busuk. Namun tak disangkal, selama menjadi wartawan sekian tahun, saya tahu kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh penegak hukum, birokrat, pengusaha, dan tentu saja wartawan yang notabene adalah kawan-kawan seprofesi saya.

Bila dirunut lebih jauh, kebusukan dan kerusakan yang terjadi dalam dunia jurnalisme di Indonesia (barangkalai juga di dunia) terbagi dalam dua kategori besar. Pertama adalah struktural dan kedua adalah kultural. Hal ini juga terjadi pada profesi lain baik penegak hukum, birokrat, pengusaha dan lain-lain.  Ibarat keping mata uang, selalu ada dua sisi yang memberi sumbangsih pada kebusukan yang terjadi. Wajah profesi jurnalisme di Indonesia pun demikian. Kebusukan yang terjadi ada yang struktural dan disadari, dan ada pula yang tak disadari atau sudah dianggap biasa sehingga dimaklumi keberadaannya (kultural).

Yang struktural dan dianggap menjadi penyumbang kebusukan antara lain tekanan pemilik media terhadap jurnalis, orientasi pemilik media yang lebih condong kepada bisnis daripada aspek sosial dan pendidikan masyarakat, tekanan politik penguasa, struktur gaji yang tak memadai, suasana kerja dalam tubuh media itu yang tidak menumbuhkan budaya profesional, dan lemahnya jaringan dan “power” wartawan maupun organisasi wartawan dalam memperjuangkan profesionalisme anggotanya.

Sedangkan yang kultural adalah “kecongkakan” dalam diri wartawan bahwa dirinya “berkuasa” karena memiliki kekuatan membangun opini, memaklumkan adanya pemberian amplop dari narasumber asal dalam koridor “tidak meminta”, sikap pragmatis wartawan dan birokrat untuk lebih mementingkan menjaga harmoni dengan menutupi sebagian informasi yang layak diketahui publik, serta anggapan bahwa menyajikan informasi dari dua sisi berarti tugasnya sudah sebagai wartawan sudah selesai dan masyarakat dipersilakan menilai sendiri.

Hanya saja, perlu disadari, sumber-sumber kebusukan itu tak berdiri terpisah. Mereka saling kait-mengait membentuk jaring laba-laba yang sulit dirunut ujung pangkalnya. Kendati begitu, bukan sikap bijaksana kalau wartawan dan masyarakat hanya bersikap memaklumi kondisi ini tanpa berusaha mengubahnya.

Memang untuk mengamputasi kebusukan-kebusukan itu bukan perkara mudah. Tradisi jurnalisme modern di Indonesia baru berumur lebih kurang satu abad. Lebih tiga perempatnya wartawan dan media hidup dalam suasana otoriter (jaman kolonial Belanda, Jepang, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) yang mengedepankan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Wajar bila iklim reformasi yang berbuah kebebasan pers, belum cukup signifikan membabat kebusukan struktural maupun kultural wartawan dan media. Ibarat kata, wartawan dan media saat ini masih hidup dalam masyarakat yang “memaklumi” perilaku otoriter. Birokrat dan penegak hukum juga belum bisa membersihkan dirinya dari lumpur dan sampah tradisi otoriter. Wartawan dan media, suka atau tidak, sebagian tubuhnya terbenam di masa lalu.

Contoh paling gampang, profesionalisme wartawan tak didukung penuh oleh media dengan memberikan gaji yang layak. Akibatnya wartawan harus berpikir ulang setiap kali ada pihak yang menyodorinya amplop. Parahnya sebagian media terkesan tutup mata dan bersikap “tahu sama tahu” tentang situasi ini asal tak merugikan perusahaan secara keseluruhan. Padahal bila sepucuk saja amplop sudah berpindah tangan dari narasumber ke wartawan, independensi yang diagungkan dalam kerja jurnalistik sebenarnya sudah luntur. Tetapi mengapa hal ini dibiarkan oleh perusahaan media?

Menurut saya, lebih mudah mengatasi kebusukan ini dengan membabat hal-hal yang bersifat kasat mata terlebih dahulu seperti pemakluman terhadap amplop. Persepsi bahwa menerima amplop adalah “tidak apa-apa” asal “tidak  meminta” harus diubah. Wartawan dan perusahaan media harus diyakinkan bahwa, menerima amplop adalah meracuni pikiran. Cepat atau lambat, si penerima amplop akan berubah pikiran dan meyakini bahwa amplop memang tak membawa masalah bagi penerimanya. Akibat lebih jauh, si wartawan akan cenderung berorientasi mencari berita yang berpotensi “menyediakan amplop” daripada berita kering. Racun itu akan mengirim pesan ke syaraf otak mengatakan menerima amplop adalah “kenikmatan” dan menjadi kewajaran dari kehidupan seorang wartawan. Dampak secara menyeluruh, independensi wartawan melorot, kualitas media menurun karena banyak berita berisi pesan terselubung sponsor, media menjadi corong penguasa dan kaum kapitalis, kepedulian menyuarakan kebenaran berkurang dan masyarakat pun membaca berita-berita sampah. Singkatnya, masyarakat dibodohi dan dibohongi ketika menerima informasi media.

Bila dikaji lebih dalam, tampak jelas bahwa jurnalisme menerapkan prinsip-prinsip matematika secara ketat. Salah satunya adalah teori probabilitas (peluang/kemungkinan) yang dikenal luas dalam statistika – salah satu anak cabang matematika. Teori ini bertujuan mendapatkan data seakurat mungkin agar diketahui jarak pasti dari kondisi ideal. Dalam jurnalisme, kondisi ideal itu adalah fakta seakurat mungkin dan kebenaran sebenar-benarnya. Namun untuk mendapatkan fakta seakurat mungkin tidaklah mudah dan kebenaran sendiri memiliki banyak klaim. Oleh karena itu, diperlukan metode yang diterima semua pihak untuk mendekati kondisi ideal alias fakta yang 100 persen akurat.

Dalam teori probabilitas disebutkan nilai probabilitas (peluang) adalah jumlah peluang yang tersedia dibagi jumlah yang memperebutkan. Secara matematis rumusnya sbb:

        p = x / n

(dengan p nilai probabilitas, x jumlah peluang yang tersedia, n jumlah yang memperebutkan peluang)

Sebagai ilustasi adalah peluang mendapatkan kursi PNS dalam tes CPNS. Misalnya ada 100 peserta CPNS dan hanya 5 posisi yang diperebutkan, maka peluang tiap peserta adalah 5/100 atau 1/20. Dengan kata lain, agar bisa diterima menjadi PNS, tiap peserta CPNS harus bisa menyisihkan 19 saingannya.

Teori peluang ini diterapkan dalam mendapatkan fakta dari narasumber. Agar data yang digali dari narasumber adalah fakta (bukan rekayasa atau opini narasumber) maka kehati-hatian saat wawancara mutlak diperlukan. Harus disadari, tiap narasumber memiliki agenda tersembunyi saat berbicara kepada wartawan. Ada yang karena ingin dipuji, ingin mendapat simpati, ingin menyerang pihak lain, atau ingin menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, wartawan sejak pertama kali datang juga memiliki modal pemahaman yang bias terhadap suatu peristiwa. Penyebabnya karena memiliki keyakinan politik berbeda, latar belakang budaya dan pendidikan, interes pribadi, kebijakan media tempatnya bernaung, tekanan pihak lain, atau ketidaktahuan terhadap suatu masalah.

Misalkan kita mewawancarai tokoh A. Jumlah kemungkinan jawaban yang diberikan hanyalah dua yaitu benar atau salah. Artinya peluang mendapatkan informasi benar adalah ½. Begitupun peluang mendapat informasi salah adalah ½. Dari tiap pertanyaan yang diajukan pun peluang mendapat informasi benar adalah ½. Misalkan ada 10 pertanyaan yang diajukan, maka peluang mendapatkan informasi yang benar adalah 5/10 atau ½. Artinya ada peluang 5 jawaban yang diajukan tokoh A adalah benar dan 5 jawaban yang lain salah.

Alasan ini pula yang menyebabkan, narasumber tunggal dalam reportase jurnalistik sangat tidak dianjurkan. Wartawan yang hanya bisa mendapat satu narasumber dianggap sebagai wartawan tak profesional dan sering terjadi pada wartawan pemula. Editor atau redaktur selalu menekankan agar wartawan memperbesar peluang meraih informasi yang benar yaitu bergeser dari ½ ke arah angka 1 alias 100 persen. Caranya dengan memperbanyak narasumber dalam satu laporan jurnalistik. Makin banyak narasumber, peluang mendapat fakta dan kebenaran makin besar, itupun dengan catatan narasumber yang diwawancarai adalah yang kompeten. Pada saat yang sama memperkecil peluang terjadinya bias atau kesalahan data.

Sebagai contoh, bila kita mendapat 5 narasumber kompeten dan 2 narasumber tak berkompeten, maka peluang mendapat informasi akurat lebih besar dibanding peluang mendapat informasi salah.
Dalam jurnalisme memperkecil kesalahan data dilakukan dengan teknik cek dan ricek. Yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi yang diperoleh wartawan dari narasumber atau dari pihak lain. Pemeriksaan bisa menggunakan pembanding referensi, menanyakan ulang ke narasumber, mendatangi lokasi peristiwa, memutar balik pita rekaman (bila informasi direkam tape recorder), memeriksa foto dan lain-lain.

Teknik lain yang dipakai adalah cover both story (liputan dari dua sisi). Biasanya teknik ini dipakai untuk reportase terhadap konflik antara dua pihak. Kedua pihak harus diwawancarai dan disajikan dalam reportase yang berimbang. Lagi-lagi bertujuan agar mendapatkan data seakurat mungkin yaitu memperkecil peluang timbulnya informasi yang keliru. Namun teknik ini pun belum cukup karena terkesan menyuguhkan konflik semata. Pihak ketiga yang netral layak menjadi narasumber untuk menilai konflik yang terjadi dan tentu saja mengurangi terjadinya bias.

Sesungguhnya masih banyak teori matematika menjelaskan prinsip-prinsip jurnalisme. Seperti aljabar Boolean, persamaan Shannon, teori deret hitung dan lain-lain yang akan saya tulis di kesempatan berikutnya.