jump to navigation

Awas! Racun itu Bernama Amplop 13 November 2006

Posted by sri nanang setiyono in Jurnalisme.
trackback
Sekitar setahun lalu saya mengobrol santai dengan seorang dosen sebuah PTS di Jakarta Barat yang saya temui di kediamannya. Dengan bersemangat dosen pengajar ekonomi yang usianya sudah kepala 7 itu bercerita tentang tingkah birokrat, pengusaha, penegak hukum dan wartawan saat dia berkeliling Indonesia puluhan tahun lalu. Dia merasa prihatin dengan kondisi masyarakat, pendidikan, dan penegakan hukum di tanah air. Menurutnya pemberi sumbangan kerusakan paling besar terhadap masyarakat dan negara ini adalah penegak hukum dan wartawan. Tentu saya agak kaget dengan ucapannya, karena dia seratus persen sadar kalau di depannya duduk seorang yang berprofesi sebagai wartawan. Apalagi gaya berceritanya sangat berapi-api dan sedikit emosional.

Menurutnya pemberi sumbangan kerusakan paling besar terhadap masyarakat dan negara ini adalah penegak hukum dan wartawan…

Saya terus terang kagum dengan sikapnya yang terbuka. Sedikit banyak saya setuju dengan pendapatnya walaupun tak setuju seratus persen. Saya tak setuju caranya mengeneralisasikan seolah-olah semua penegak hukum dan wartawan masuk dalam kategori busuk. Namun tak disangkal, selama menjadi wartawan sekian tahun, saya tahu kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh penegak hukum, birokrat, pengusaha, dan tentu saja wartawan yang notabene adalah kawan-kawan seprofesi saya.

Bila dirunut lebih jauh, kebusukan dan kerusakan yang terjadi dalam dunia jurnalisme di Indonesia (barangkalai juga di dunia) terbagi dalam dua kategori besar. Pertama adalah struktural dan kedua adalah kultural. Hal ini juga terjadi pada profesi lain baik penegak hukum, birokrat, pengusaha dan lain-lain.  Ibarat keping mata uang, selalu ada dua sisi yang memberi sumbangsih pada kebusukan yang terjadi. Wajah profesi jurnalisme di Indonesia pun demikian. Kebusukan yang terjadi ada yang struktural dan disadari, dan ada pula yang tak disadari atau sudah dianggap biasa sehingga dimaklumi keberadaannya (kultural).

Yang struktural dan dianggap menjadi penyumbang kebusukan antara lain tekanan pemilik media terhadap jurnalis, orientasi pemilik media yang lebih condong kepada bisnis daripada aspek sosial dan pendidikan masyarakat, tekanan politik penguasa, struktur gaji yang tak memadai, suasana kerja dalam tubuh media itu yang tidak menumbuhkan budaya profesional, dan lemahnya jaringan dan “power” wartawan maupun organisasi wartawan dalam memperjuangkan profesionalisme anggotanya.

Sedangkan yang kultural adalah “kecongkakan” dalam diri wartawan bahwa dirinya “berkuasa” karena memiliki kekuatan membangun opini, memaklumkan adanya pemberian amplop dari narasumber asal dalam koridor “tidak meminta”, sikap pragmatis wartawan dan birokrat untuk lebih mementingkan menjaga harmoni dengan menutupi sebagian informasi yang layak diketahui publik, serta anggapan bahwa menyajikan informasi dari dua sisi berarti tugasnya sudah sebagai wartawan sudah selesai dan masyarakat dipersilakan menilai sendiri.

Hanya saja, perlu disadari, sumber-sumber kebusukan itu tak berdiri terpisah. Mereka saling kait-mengait membentuk jaring laba-laba yang sulit dirunut ujung pangkalnya. Kendati begitu, bukan sikap bijaksana kalau wartawan dan masyarakat hanya bersikap memaklumi kondisi ini tanpa berusaha mengubahnya.

Memang untuk mengamputasi kebusukan-kebusukan itu bukan perkara mudah. Tradisi jurnalisme modern di Indonesia baru berumur lebih kurang satu abad. Lebih tiga perempatnya wartawan dan media hidup dalam suasana otoriter (jaman kolonial Belanda, Jepang, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) yang mengedepankan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Wajar bila iklim reformasi yang berbuah kebebasan pers, belum cukup signifikan membabat kebusukan struktural maupun kultural wartawan dan media. Ibarat kata, wartawan dan media saat ini masih hidup dalam masyarakat yang “memaklumi” perilaku otoriter. Birokrat dan penegak hukum juga belum bisa membersihkan dirinya dari lumpur dan sampah tradisi otoriter. Wartawan dan media, suka atau tidak, sebagian tubuhnya terbenam di masa lalu.

Contoh paling gampang, profesionalisme wartawan tak didukung penuh oleh media dengan memberikan gaji yang layak. Akibatnya wartawan harus berpikir ulang setiap kali ada pihak yang menyodorinya amplop. Parahnya sebagian media terkesan tutup mata dan bersikap “tahu sama tahu” tentang situasi ini asal tak merugikan perusahaan secara keseluruhan. Padahal bila sepucuk saja amplop sudah berpindah tangan dari narasumber ke wartawan, independensi yang diagungkan dalam kerja jurnalistik sebenarnya sudah luntur. Tetapi mengapa hal ini dibiarkan oleh perusahaan media?

Menurut saya, lebih mudah mengatasi kebusukan ini dengan membabat hal-hal yang bersifat kasat mata terlebih dahulu seperti pemakluman terhadap amplop. Persepsi bahwa menerima amplop adalah “tidak apa-apa” asal “tidak  meminta” harus diubah. Wartawan dan perusahaan media harus diyakinkan bahwa, menerima amplop adalah meracuni pikiran. Cepat atau lambat, si penerima amplop akan berubah pikiran dan meyakini bahwa amplop memang tak membawa masalah bagi penerimanya. Akibat lebih jauh, si wartawan akan cenderung berorientasi mencari berita yang berpotensi “menyediakan amplop” daripada berita kering. Racun itu akan mengirim pesan ke syaraf otak mengatakan menerima amplop adalah “kenikmatan” dan menjadi kewajaran dari kehidupan seorang wartawan. Dampak secara menyeluruh, independensi wartawan melorot, kualitas media menurun karena banyak berita berisi pesan terselubung sponsor, media menjadi corong penguasa dan kaum kapitalis, kepedulian menyuarakan kebenaran berkurang dan masyarakat pun membaca berita-berita sampah. Singkatnya, masyarakat dibodohi dan dibohongi ketika menerima informasi media.

Setiap kali membahas masalah ini, ingatan saya kembali kepada senior saya saat saya menjadi wartawan di kota Kudus, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu. Dia mengatakan, “Kalau ada narasumber yang bersikukuh memberi kita amplop dan mendesak kita untuk menerimanya, katakan saja kalau pemberian itu bisa meracuni otak kita”. Ah….saya tak ingin seekstrim itu. Saya lebih suka memakai alasan agama untuk menjustifikasi soal ini. Bagi saya, amplop masih menjadi perdebatan karena ada yang menilai boleh (halal) dan ada yang bilang tidak boleh (haram). Dari dua kutub itu, saya melihat hukum agama soal amplop adalah syubhat (samar-samar) dan meragukan. Alasan saya, amplop diberikan karena profesi kita adalah wartawan. Karena itu, sesuai dalil agama, hal-hal yang syubhat dan meragukan lebih baik ditinggalkan.(*)                                                         
Iklan

Komentar»

1. hanny - 14 November 2006

Mas Nanang!!! Congratulations!!! Hehehehe, blog-nya Mas Nanang sudah terpilih resmi menjadi The First Maverick’s Click of The Week! 🙂 Thanks for your wonderful postings!

2. sri nanang setiyono - 14 November 2006

Oia? Makasih juga ya…..ternyata ada yang respek juga sama blog ini. saya pasti akan mampir ke blog Maverick. Thanks for your support

3. pi ar, proyek, dan wartawan « gumun + tergumun-gumun = gumunan - 12 Maret 2007

[…] dalam kancah jurnalisme. Jenis pekerjaannya namanya jurnalistik. Dan sebaiknya beretos melawan racun yang bertajuk amplop, seperti kata Sri Nanang dan teman saya yang saat ini masih berjuang dari derita […]

4. Maverick Indonesia » Blog Archive » Maverick’s Click of the Week #1: Ngomongin Apa Aja - 30 Maret 2007

[…] most recent blog post is “Awas! Racun itu Bernama Amplop is his critique on the journalist profession in Indonesia, an occupation which he explained has […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: